Network
Portal Kudus - Bermula dari pengaduan pemegang KKS yang sampai tiga bulan tanpa saldo, maka Ketua GJL (Garis Jalan Lurus) Demak Nur Rokhman mengadu pada Mensos Risma, Selasa 11 Januari 2022.
Hal ini dikarenakan adanya beberapa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kosong tidak ada saldo, aduan Ketua GJL Demak ini langsung mendapatkan respon dari Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Pada hari yang sama, Mensos Risma merespon aduan tersebut dengan meminta Ketua GJL Demak untuk datang langsung ke kantor BRI Unit Wedung.
Baca Juga: KRONOLOGI! Pasar Kliwon Kudus Terbakar, Kantor BRI Unit Kota Kudus Dilalap Sijago Merah
Sesampainya di kantor BRI Wedung, Ketua GJL segera menemui Kepala BRI Unit Wedung, untuk melakukan video call dengan Mensos. Dan Mensos menegur Kepala Unit BRI atas saldo kosong KPM tersebut.
Atas kejadian tersebut, Kepala Unit BRI Wedung Moh Hafidz Wicaksono yang merupakan pemimpin kantor BRI yang melayani layanan perbankan Mikro diwilayah Wedung, Demak memberikan klarifikasinya.
Hafidz menyebut bahwa BRI belum menerima perintah bayar atas KPM dimaksud sehingga mengakibatkan belum adanya saldo di KPM tersebut.
Baca Juga: Syarat Pengajuan KUR BRI 2022 Dilengkapi Tabel Angsuran KUR BRI Plafon 50jt hingga 100jt
Pihaknya juga menjelaskan bahwa BRI merupakan salah satu bank yang ditunjuk untuk menyalurkan dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako sesuai dengan data penerima yang diperoleh dari Kementerian Sosial RI.
“Terkait dengan aduan GJL Demak tersebut, dapat disampaikan bahwa BRI belum menerima perintah bayar atas KPM yang dimaksud, yang mengakibatkan KPM dimaksud belum terdapat saldonya. Anggaran pengisian dana ke rekening KPM merupakan kewenangan dari Kemensos dan BRI selalu mentransfer dana ke rekening penerima bantuan secara cepat menggunakan system OM SPAN”, ungkap Hafidz Wicaksono.
Baca Juga: Cara Mengambil Uang di ATM BNI PKH 2022 serta Cara Cek Saldo PKH di ATM BNI 2022
Hafidz menambahkan apabila terdapat penerima manfaat yang sudah menerima buku tangun dan KKS namun sampai saat ini belum terdapat saldonya, dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial bersama Tenaga Pendamping, untuk dapat memastikan apakah penerima manfaat tersebut sudah terdaftar atau masuk ke dalam daftar SP2d dari Kementrian Sosial RI.
Pihaknya menjelaskan bahwa seluruh proses penyaluran Bansos melalui BRI menggunakan aplikasi OM SPAN yg dimiliki Kemenkeu berdasarkan perintah dari Kemensos. Selain itu, BRI dalam menyalurkan Bansos senantiasa mengikuti Perpres No. 63 Th 2017, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 254/PMK..05/2015 dengan perubahannya 228/PMK.05/2016, PMK No. 43 Th 2020 dan Pedoman Umum/Juknis penyaluran Bansos.
BRI melakukan pembukaan rekening & distribusi kartu atm (kartu keluarga sejahtera) atas surat instruksi Kemensos & untuk akselerasi bersama pihak Dinas Sosial setempat.
Atas kejadian tersebut, Pemimpin Cabang BRI Demak Ninik Sulistyorini bersama Kepala Dinsos Pemkab Demak Pringgolaksito menemui Ketua LSM GJL (Gerakan Jalan Lurus) Demak Nur Rokhman untuk melakukan klarifikasi dan meluruskan kejadian tersebut.
Senada dengan Hafidz, Ninik juga menyampaikan bahwa BRI belum menerima perintah bayar atas KPM dimaksud sehingga mengakibatkan belum adanya saldo di KPM tersebut.
Baca Juga: KRONOLOGI! Pasar Kliwon Kudus Terbakar, Kantor BRI Unit Kota Kudus Dilalap Sijago Merah
Ninik mengungungkapkan bahwa peran BRI sebagai bank penyalur Bansos adalah untuk men-deliver social value sebagai agen pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional hingga ke pelosok negeri. Selain itu, BRI dalam menyalurkan Bansos senantiasa mengikuti Perpres, PMK 258 dan Pedoman Umum/Juknis penyaluran Bansos. “Hingga Desember 2021, BRI telah menyalurkan Bantuan Sosial di Kab. Demak untuk Program Sembako kepada 158.705 Penerima Manfaat dengan prosentase pemanfaatan mencapai 93,99% sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada 50.183 Penerima Manfaat dengan prosentase pemanfaatan mencapai 97.61 %”, ungkap Ninik.***
