Network
Baca Juga: Dinperkim Demak Adakan Rapat Lanjutan Verifikasi Usulan DAK Tahun 2020
"Setelah itu, dapat dilakukan pendataan permasalahan guna melihat potensi yang ada di desa. Sehingga permasalahan yang ditemukan bisa diselesaikan dan potensi yang ada, bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Safin.
Angka kemiskinan Kabupaten Pati, imbuh Safin, pada tahun 2019 memang sudah keluar dari zona terbawah. "Hal ini patut kita syukuri tetapi kita harus tetap fokus untuk tetap berupaya mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa," lanjut Safin.
Sementara itu, kepala Bappeda Pujo Winarno dalam laporanya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti surat edaran gubernur tertanggal 18 Mei 2021 tentang gerakan satu OPD satu desa dampingan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
Baca Juga: 14 Rangkaian Nama Bayi Perempuan Jawa Islami Modern yang Punya Makna Cantik
Setiap kabupaten sesuai surat gubernur bisa melakukan replikasi program satu OPD satu desa dampingan di wilayah masing masing sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, akan ada 48 desa di kabupaten Pati yang mendapat pendampingan.
"Diambil dari desa yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di setiap kecamatan. Data tersebut berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) posisi bulan Oktober 2020. Dan desa yang terdata itu, juga telah melalui berbagai kajian. Sebagai contoh salah satu desa yang tercatat oleh pemerintah provinsi ialah Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo dimana di desa ini, sudah dilakukan intervensi dari Dinas Sumber Daya Alam Provinsi," ujar Safin.***
