Network
“Capaian sementara 2021 masih dinamis dan belum final, capaian sementara 41,53 persen ini sudah lumayan. Untuk sementara Blora 124 secara nasional ini masih sangat memungkinkan sangat terbuka capaiannya lebih baik” sambungnya.
Uding menambahkan, bahwa terdapat 8 area intervensi satgas pencegahan KPK kaitannya dengan MCP, yakni meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, meningkatkan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
Ditambahkannya, terkait program penyelamatan keuangan dan aset daerah diantaranya melalui program sertifikasi aset, penyelesaian aset bermasalah, penertiban fasos dan fasum sebagai aset pemkab, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan penyelesaian piutang pajak dan inovasi daerah.
Baca Juga: Bupati Blora Terus Mengawal Perkembangan Pandemik Covid-19 di Kabupaten Blora
Mengenai sertifikasi tanah, Pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Bupati berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar dapat mempedomani masukan dan saran yang diberikan oleh KPK.
“Terimakasih dari KPK atas arahannya, tolong untuk dapat dipedomani untuk langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Mohon sekiranya bisa dibantu arahannya, kita siap untuk menjalankan rekomendasi dari KPK agar Blora menjadi lebih baik,” ucap Bupati.
Bupati mengapresiasi adanya sinergi dari KPK yang telah mendorong agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blora menjadi lebih baik.
“Dengan sinergi ini, mohon arahannya kepada OPD Pemkab Blora, agar dalam menjalankan tugasnya tidak keluar dari koridor,” sambungnya.
Baca Juga: Bupati Blora Meninjau Peserta PPPK Formasi Guru di SMK Negeri 1 Blora dan SMK Negeri 2 Blora
