Network
Portal Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus menjadi salah satu kabupaten yang mendapat apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia dalam gelaran Sistem Pemerintah Berbasi Elektronik (SPBE) Summit dan Peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, DKI Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024.
Pemkab Kudus meraih Digital Government Award 2024 dengan Indeks SPBE Tertinggi Kategori Pemerintah Kabupaten.
Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie yang hadir secara langsung mengapresiasi setinggi-tingginya jajaran Pemkab Kudus. Ia mengaku, berkat kerja keras dan usaha maksimal,SPBE dapat berjalan sehingga pelayanan publik di Kudus dapat memuaskan masyarakat.
Baca Juga: KUMPULAN 40 Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 6 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Contoh Soal 2024
Selanjutnya, pj bupati akan melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo terkait layanan digital yang terpadu. Ia akan memaksimalkan peran Dinas Kominfo Kudus, Bappeda Kudus, Dinas Dukcapil Kudus, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang memiliki data sehingga tidak jalan sendiri-sendiri.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, SPBE Summit 2024 merupakan tahapan menuju pelayanan publik Indonesia yang terpadu, lebih mudah, cepat, transparan, dan layanannya bisa segera diakses masyarakat.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 mendorong terciptanya transformasi dan keterpaduan digital nasional yang solutif dan transparan. Govtech Indonesia memastikan mengedepankan _user friendly_ tanpa komplikasi yang rumit dan memadukan 'data center' serta 'government cloud'.
Baca Juga: KUMPULAN 40 Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 6 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Contoh Soal 2024
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengutarakan bahwa birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit apalagi memperlambat. Ia menilai, tolok ukur dari suksesnya SPBE adalah manfaat, kemudahan, dan kepuasan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Presiden juga menyoroti banyaknya aplikasi atau platform di Indonesia, yakni sebanyak 27 ribu aplikasi. Maka, ia berharap agar mulai tahun ini tidak ada lagi aplikasi baru sehingga tidak terjadi disintegrasi maupun tumpang tindih.***
