Network
Portal Kudus - Pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023.
Hal itu dikarenakan Pemerintah Pusat akan memberhentikan semua tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah melalui Peraturan Presiden.
Sumber acuan yang digunakan yaitu PP 49 Tahun 2018.
Dilansir PortalKudus.com dari Suara Merdeka Muria dengan artikel berjudul Pegawai Honorer Dihapus, Kudus Terancam Kekurangan Guru
Tenaga honorer dianggap mengacaukan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah.
Jika kebijakan ini diterbitkan, maka para pegawai honorer termasuk para guru yang masih berstatus honorer juga akan dihapus.
Baca Juga: Hujan Terus-menerus, Dua Titik Talut Sungai Dawe Longsor
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus Putut Winarno mengatakan, ada sebanyak sebanyak 107 pegawai honorer darah (PHD) di lingkungan kantor BKPP.
Jumlah tersebut, terdiri atas tenaga administrasi dan tenaga operasional. PHD selama ini digaji dari anggaran daerah.
Putut mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak karena hanya menjalankan regulasi. Namun mereka mendorong para tenaga honorer untuk mendaftar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: PWI Kabupaten Rembang Gelas Kelas Jurnalistik ke Siswa SMP/SMA
“Kami masih menunggu aturan yang pasti dari Pemerintah Pusat. Tahun ini ada pegawai honorer yang masuk ke sana (PPPK), semoga yang lainnya juga bisa,”katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus Harjuna Widada berharap kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus pegawai honorer di tahun 2023 tidak menyasar ke guru-guru honorer.
Pasalnya, akan sangat menyakitkan bagi para guru honorer bila mereka turut dihapus.
“Posisi mereka cukup penting ditengah masih kurangnya jumlah guru. Mereka kan juga turut mencerdaskan anak-anak, kasihan mereka kalau nanti ikut dihapus pekerjaannya,” katanya.
Di Kabupaten Kudus, ada ratusan guru honorer di berbagai jenjang pendidikan. Mereka, bisa saja didorong untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, namun tentu tidak semua bisa lolos dengan mudah.
“Ya akhirnya nanti kasihan mereka, kami benar berharap mereka tidak masuk kategori honorer yang dihapus,” katanya.***
