Portal Kudus - Simak penjelasan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Pahami selengkapnya bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara jelas harus diatasi dan ditangani.
Selain itu, tentu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara harus diantisipasi lewat berbagai upacay pencegahan.
Kemudian, terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi, bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Baca Juga: CONTOH Soal PTS Matematika Kelas 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Tahun 2022
Adapun tindakan penanganan tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang berfungsi utama untuk menegakkan hukum.
Kemudian juga masyrakat yang memiliki fungsi kontol terhadap penegakan keadailan dalam masyarakat dan juga pers.
Berikut ini upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, termasuk peran masyarakat dan pers:
1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.Dan TNI membaackup POLRI terhadap fungfi kemanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka kemanan negara
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam sekala kecil, maupun besar.
4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara..Tentunya dengan menegakkan prinsip keadialan.
5. Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses peyelenggaraan penegakan hukum secara adil.
6. Pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia.
Demikian penjelasan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.***