Portal Kudus - Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata religi Sunan Muria berharap adanya kelonggaran untuk usaha pariwisata selama penerapan PPKM level 3 di Kabupaten Kudus.
Dikarenakan obyek wisata religi Sunan Muria di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus mulai ramai dikunjungi peziarah.
Portal retribusi wisatawan milik Pemkab Kudus juga belum beroperasi.
Baca Juga: Manfaat Puasa Muharram 9 dan 10, Keutamaanya Beserta Niat Berpuasa dan Tata Caranya
Terminal wisata masih ditutup dan akhirnya bus wisata maupun kendaraan pribadi memanfaatkan bahu jalan untuk parkir.
Sebagaimana dikutip Portal Kudus dari SuaraMerdeka dalam artikel berjudul Wisata Religi Sunan Muria Ramai Peziarah, PKL Minta Kelonggaran
Ketua PKL Yayasan Sunan Muria Sutarno menturkan, peziarah memang mulai berdatangan sepekan terakhir. Hal ini membuat warga yang berjualan mulai bisa membuka usahanya. “Meski sudah ada peziarah, kondisinya belum seramai dulu. Pendapatan kami masih terbatas,” katanya saat menerima bantuan paket sembako dari BNI di Graha Muria, Selasa 17 Agustus 2021.
Baca Juga: Kumpulan Link Twibbon Hari Jadi Provinsi Jawa Barat 2021, Download Twibbon HUT Jabar ke 76
Hadir pada penyaluran bantuan tersebut Ketua DPRD Kudus Masan, Ketua Fraksi Partai Nasdem Muhtamat, dan Pimpinan Bidang Bisnis BNI Cabang Kudus Dewi Ichmawati.
Sutarno menambahkan, bantuan ini sangat membantu para PKL yang nyaris tidak memiliki pendapatan sejak angka Covid-19 kembali naik. “Kami berterima kasih atas bantuan paket sembako ini. Kami berharap ada kebijakan yang lebih longgar untuk wisata religi,” katanya.
Pimpinan Bidang Bisnis BNI Cabang Kudus Dewi Ichmawati mengatakan, bantuan sebanyak 200 paket sembako ini dikucurkan melalui program CSR BNI.
“Bantuan paket sembako ini diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Di Colo ini misalnya, praktis PKL tidak bisa berjualan sebulan terakhir. BNI sebelumnya juga telah memberikan bantuan prasarana untuk isolasi mandiri, sekaligus bank penyalur bansos,” katanya.
Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, bantuan melalui CSR perusahaan menjadi bentuk solidaritas dan kegotongroyongan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Ke depan, ia berharap semakin banyak pihak swasta yang mengalokasikan anggaran untuk membantu penanganan dampak Covid-19.
“Untuk kelonggaran aktivitas masyarakat saat ini Kudus PPKM level 3, sudah lebih longgar ketimbang PPKL level 4 sebelumnya. Ada kelonggaran yang bisa dimanfaatkan. Yang perlu diperhatikan, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat agar angka Covid-19 tidak naik lagi,” katanya.***(Saiful Annas/Suara Merdeka Muria)